Pemprov DKI Cairkan Insentif Penggali Kubur Dan Supir Ambulans COVID-19 Yang Sempat Tertunda

Pemprov DKI Cairkan Insentif Penggali Kubur Dan Supir Ambulans COVID-19 Yang Sempat Tertunda

Pemprov DKI Cairkan Insentif Penggali Kubur Dan Supir Ambulans COVID-19 Yang Sempat Tertunda
Pemprov DKI Cairkan Insentif Penggali Kubur Dan Supir Ambulans COVID-19 Yang Sempat Tertunda

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri menyebut dana insentif untuk tukang gali kubur dan ambulans khusus jenazah COVID-19 sudah cair.

Edi mengatakan, dana tersebut sudah dicairkan ke Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta. Selanjutnya, Bendahara Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI akan menyalurkan insentif tersebut.

Edi menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan dana belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp 5,32 triliun. Dana tersebut digunakan untuk penanganan COVID-19.

“Dana BTT digunakan untuk tiga sektor, pertama kesehatan, untuk jaring pengaman sosial dan untuk pemulihan ekonomi, nilainya Rp 5,32 triliun. Nah silakan SKPD yang membutuhkan itu, misal untuk beli alat kesehatan, untuk sembako dinas sosial, terus untuk biaya pemakaman, untuk insentif petugas diajukan,” ucapnya.

Para pekerja penggali kubur jenazah pasien Corona (COVID-19) menceritakan tak turunnya insentif mereka selama dua bulan. Pencairan insentif tertunda sejak Juni hingga bulan ini.

Insentif itu sudah dijanjikan sejak awal pandemi Korona. Pemberian insentif juga sudah berjalan berjalan sejak Maret, April, hingga Mei.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Suzi Marsitawari angkat bicara terkait tertundanya insentif tukang gali kubur dan sopir ambulans.

Suzi menegaskan pihaknya sudah mengajukan permohonan Badan Pengelolaan Kepala Daerah (BPKD). Namun, dia tidak mengetahui rinci data tersebut.

“Gaji PJLP sudah dibayarkan tepat waktu setiap bulannya langsung dibayarkan melalui bank DKI. Insentif merupakan uang tambahan untuk makan dan transport bagi pekerja PJLP yang menangani pemakaman jenazah dengan protap COVID-19,” kata Suzi, ketika dihubungi, Rabu (12 Agustus 2020).

Suzi menegaskan pihaknya sudah mengajukan permohonan Badan Pengelolaan Kepala Daerah (BPKD). Namun, dia tidak mengetahui rinci data tersebut.