Karangan Bunga Di Balai Kota DKI Jakarta, Bentuk Kekecawaan Para Orang Tua

Karangan Bunga Di Balai Kota DKI Jakarta, Bentuk Kekecawaan Para Orang Tua

Ada sejumlah karangan bunga bernada kekecewaan berdatangan ke kantor Balai Kota DKI Jakarta. Karangan bunga itu dikirim oleh para orang tua yang kecewa dengan proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) DKI 2020.

Karangan bunga itu tiba di depan kantor Anies Baswedan sekitar pukul 09.40 WIB. Total ada 8 karangan bunga yang sudah dijejerkan di depan kantor Balai Kota.

Berbagai jenis tulisan kekecewaan tertera dalam karangan bunga itu. Salah satunya menyebut Anies dan Kepala Dinas Pendidikan DKI Nahdiana sebagai perusak kepercayaan anak didik.

“Terima kasih kepada Gubernur dan Kepala Disdik DKI kalian hancurkan kepercayaan anak didik dan psikologi mereka,”

“Selamat kepada Disdik dan Gubernur atas kebijakan PPDB DKI 2020 yang kekejamannya lebih mematikan dari pada virus Corona”. Isi tulisan karangan bunga itu.

Selain itu, ada juga karangan bunga yang meminta Nahdiana untuk turun dari jabatannya sebagai Kadisdik DKI. “Pecat ibu Nahdiana, dari anak-anak lulusan 2020 yang terzolimi olehmu”.

Karangan bunga itu sempat menjadi perhatian masyarakat yang melintas di depan Balai Kota.

Salah satu orang tua siswa, Hendri (45) mengatakan, dalam kiriman bunga itu tidak diikuti dengan aksi unjuk rasa. Menurutnya, kiriman karangan bunga itu merupakan bentuk simbolis kekecewaan para orang tua terhadap sistem kerja gubernur Anies Baswedan.

Disdik DKI Jakarta sebelumnya sudah bertemu dengan perwakilan orang tua murid. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana kala itu menjelaskan perihal sistem PPDB DKI.

Di dalam rapat bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta, Nahdiana menjelaskan alasan memilih seleksi sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan ukuran umur daripada jarak. Menurutnya, sistem dengan jarak memiliki masalah.

“DKI itu menggunakan berbasis wilayah, persoalannya bukan karena punya hati atau tidak, coba ditengok yang menggunakan titik koordinat saat ini, ada masalah atau tidak? Setahu saya, di Solo itu juga ada masalah dengan titik koordinat,” ucap Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, dalam rapat bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2020).

Nahdiana menerangkan, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa memenuhi keinginan dari orang tua murid dan anggota dewan yang ingin memasukkan seleksi jarak sebagai seleksi utama di sistem zonasi.

“Karena dengan mengukur jarak, bukan tidak dengarkan protes. Kami ingin semua paham bahwa kami tidak bisa mengukur jarak. Demografi Jakarta, (sistem zonasi) berbasis kewilayahan. Tidak ada tahapan ukur radius kewilayahan,” ujarnya.